Pemerintah Filipina baru-baru ini mengesahkan undang-undang maritim baru yang bertujuan memperkuat kedaulatan negara di wilayah perairannya.
Langkah ini memicu reaksi keras dari Tiongkok, yang menganggap kebijakan tersebut sebagai ancaman terhadap klaim mereka di Laut China Selatan.
UU tersebut mengatur pengelolaan wilayah laut Filipina, termasuk batas perairan, eksplorasi sumber daya alam, serta pengamanan jalur pelayaran internasional.
Selain itu, UU ini memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi tindakan penjaga pantai Filipina untuk menghadapi ancaman di laut.
“Pengesahan UU ini adalah langkah strategis untuk melindungi kedaulatan nasional kami, sekaligus mendukung perdamaian dan stabilitas kawasan,” ujar seorang pejabat pemerintah Filipina dalam pernyataan resminya.
Ketegangan dengan Tiongkok
Namun, Tiongkok langsung merespons dengan mengecam langkah tersebut. Beijing menilai UU tersebut melanggar prinsip-prinsip yang telah mereka klaim berdasarkan “sembilan garis putus-putus,” yang mencakup hampir seluruh Laut China Selatan.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mereka menegaskan bahwa Filipina tidak memiliki hak untuk memberlakukan peraturan yang mencakup wilayah yang mereka klaim sebagai bagian dari kedaulatannya. “Tindakan ini hanya akan memperburuk ketegangan di kawasan dan bertentangan dengan upaya dialog yang selama ini dibangun,” bunyi pernyataan tersebut.
Dukungan dari Mitra Internasional
Di sisi lain, langkah Filipina mendapatkan dukungan dari sejumlah negara, terutama yang memiliki kepentingan terhadap kebebasan navigasi di Laut China Selatan.
Amerika Serikat, sebagai sekutu strategis Filipina, menyatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan bagian dari hak berdaulat Filipina untuk melindungi kepentingan nasionalnya.
“Setiap negara memiliki hak untuk memberlakukan aturan di wilayah yurisdiksinya, dan kami mendukung Filipina dalam memastikan hukum internasional ditegakkan,” ujar seorang pejabat AS.
Laut China Selatan: Kawasan Strategis dan Rawan Konflik
Laut China Selatan merupakan salah satu kawasan paling strategis dan diperebutkan di dunia.
Wilayah ini menjadi jalur perdagangan internasional utama, selain kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan perikanan.
Namun, sengketa wilayah yang melibatkan Tiongkok dan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Filipina, telah menjadi sumber ketegangan berkepanjangan.
Pengesahan UU maritim baru oleh Filipina diyakini dapat menjadi titik balik dalam konflik tersebut, meskipun membawa risiko eskalasi.
Menanti Dampak Selanjutnya
Langkah Filipina ini menegaskan sikap mereka dalam memperjuangkan hak atas wilayah maritim, tetapi juga menempatkan negara itu dalam posisi yang lebih berhadapan langsung dengan Tiongkok.
Kini, dunia internasional memantau dengan saksama perkembangan situasi ini, berharap agar ketegangan dapat diredam melalui dialog dan diplomasi.
Pengesahan UU maritim baru ini tidak hanya menjadi isu domestik bagi Filipina, tetapi juga memiliki implikasi besar bagi stabilitas kawasan dan hubungan internasional di Asia-Pasifik.
Eksplorasi konten lain dari Reportasee.com™
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
