Dalam upaya mewujudkan program pembangunan tiga juta unit rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) kini bekerja sama secara erat.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dari berbagai lapisan.
Pada Jumat (8/11/2024), Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Kementerian PKP akan memetakan aset-aset BUMN yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan rakyat dan perumahan kelas menengah.
“Kita punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN dalam konteks perumahan, baik yang diperuntukkan bagi perumahan rakyat maupun perumahan kelas menengah,” ungkap Erick.
Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap langkah Kementerian PKP, Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN siap mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan.
Nantinya, Kementerian PKP akan fokus menyediakan hunian yang lebih terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat luas.
Selain itu, Erick juga mendorong penerapan skema kredit rumah dengan tenor hingga 30 tahun.
Menurutnya, skema ini akan meringankan cicilan bulanan masyarakat yang memiliki keterbatasan anggaran.
“Dengan tenor 30 tahun, cicilan menjadi jauh lebih ringan, sehingga masyarakat bisa memperoleh rumah dengan lebih mudah,” jelas Erick.
Skema kredit ini bukan hanya bertujuan untuk mempermudah kepemilikan rumah, tetapi juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan mereka alokasi keuangan lebih.
Dengan cicilan yang lebih terjangkau, masyarakat akan memiliki sisa anggaran yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya.
Erick juga menyoroti berbagai inisiatif sukses BUMN dalam membangun hunian terjangkau yang terintegrasi, hasil sinergi antara BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), Perumnas, dan Bank Tabungan Negara (BTN).
BUMN telah berhasil mengembangkan model hunian yang terintegrasi dengan sistem transportasi umum atau Transit Oriented Development (TOD) di delapan titik, memanfaatkan lahan milik KAI sebagai area hunian yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Erick juga mengungkapkan rencananya bersama Menteri PKP untuk mengusulkan proyek TOD baru dengan 900 unit hunian sebagai bagian dari program 100 hari kerja kepada Presiden.
“InsyaAllah, nanti saya dan Pak Ara akan mengusulkan ke Bapak Presiden. Jika beliau berkenan, salah satunya ada TOD terbaru dengan unit yang cukup besar, sekitar 900 unit di sebuah lokasi,” tambah Erick.
Dengan sinergi ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan papan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan hunian yang nyaman, terjangkau, dan strategis.
Kerja sama antara Kementerian BUMN dan Kementerian PKP ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kebutuhan akan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi.
Program tiga juta rumah yang menjadi target bukan hanya sekadar angka, namun juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.
Melalui proyek TOD yang akan dikembangkan, masyarakat tidak hanya akan memperoleh hunian, tetapi juga akan memiliki akses langsung ke sarana transportasi publik, seperti kereta dan bus.
Model TOD ini dirancang untuk memudahkan mobilitas penduduk menuju pusat-pusat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup tanpa beban waktu dan biaya perjalanan yang tinggi.
Dengan integrasi ini, diharapkan tercipta gaya hidup baru yang lebih efisien, produktif, dan ramah lingkungan.
Lebih lanjut, Erick Thohir menekankan bahwa program ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi juga tentang membangun masa depan.
“Ketika kita bicara tentang perumahan, kita tidak hanya bicara tentang bangunan fisik, tetapi juga kehidupan dan impian masyarakat yang akan tinggal di sana,” kata Erick.
Menurutnya, Kementerian BUMN bersama Kementerian PKP ingin memastikan setiap aspek dari proyek ini, mulai dari harga hingga kualitas dan lokasi, benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Program perpanjangan tenor kredit hingga 30 tahun juga diharapkan dapat memperluas akses bagi kalangan muda yang ingin memiliki rumah pertama mereka.
Skema ini memberikan keringanan bagi generasi muda yang baru memulai karier dan ingin memiliki hunian, namun terbatas oleh biaya cicilan tinggi.
Erick menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah nyata dalam mendukung visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses perumahan di seluruh Indonesia.
Selain itu, dengan adanya TOD dan model hunian terintegrasi, proyek ini dipandang sebagai solusi berkelanjutan yang selaras dengan upaya pemerintah dalam mengurangi kepadatan penduduk di perkotaan.
Hunian-hunian baru yang terhubung dengan transportasi umum diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sehingga turut menekan tingkat polusi dan mengurangi kemacetan.
Dalam jangka panjang, proyek tiga juta rumah ini diharapkan akan menjadi katalisator bagi perkembangan kawasan hunian yang inklusif dan terintegrasi di seluruh Indonesia.
Dengan adanya infrastruktur dan fasilitas publik yang baik, daerah-daerah ini akan menjadi pusat-pusat kehidupan baru yang mandiri, nyaman, dan aman bagi masyarakat.
Pada akhirnya, pemerintah berharap proyek kolaboratif ini akan menjadi contoh bagaimana kerja sama antara berbagai kementerian, BUMN, dan sektor swasta dapat menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
“Kami optimistis, dengan semangat gotong royong dan visi yang sama, Indonesia akan mampu mewujudkan impian setiap keluarga untuk memiliki rumah layak huni,” tutup Erick.
Eksplorasi konten lain dari Reportasee.com™
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
