Reportasee.com – Hasil evaluasi PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Kabupaten Ciamis menunjukkan hal yang positif.
Terdapat empat indikator yang menunjukkan penanganan covid-19 di Kabupaten Ciamis membaik.
Pertama, case fatality rate menurun menjadi 3,74 persen. Peningkatan kesembuhan menjadi 76,20 persen.
Kasus aktif turun menjadi 24,36 persen dan angka keterisian kamar isolasi rumah sakit turun menjadi 70 persen.
Wabup Benarkan Hasil Evaluasi PPKM di Ciamis
Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra, saat rapat evaluasi PPKM, Rabu (20/01/2021), membenarkan empat indikator tersebut.
Sebelum PPKM, kata Yana, case fatality 4,8 persen. Tingkat kesembuhan 76,20 persen. Kasus aktif 30 persen. Dan keterisian kamar isolasi di rumah sakit 110 persen.
Yana berharap, PPKM Kabupaten Ciamis bisa menurunkan zona kewaspadaan yang saat ini berada di level merah.
“Kita tidak boleh cepat tenang. Pemerintah dan Satgas Covid-19 harus terus-menerus meningkatkan kendisiplinan warga dan mengoptimalkan pelayanan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ciamis, dr. Yoyo, menjelaskan mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Ciamis.
Menurut Yoyo, vaksinasi akan dilakukan dua tahap. Tahap pertama, yang menjadi prioritas adalaah tenaga kesehatan dan 10 0rang dari Forkopimda.
“Nakes menjadi prioritas karena berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Tidak lain agar aman memberikan pelayanan terhadap pasien,” katanya.
Tahap kedua, lanjut Yoyo, vaksinasi untuk masyarakat umum di Puskesmas. Waktunya setelah 14 hari dari pelaksanaan tahap pertama.
Hasil Evaluasi Perlu Ditindaklanjuti
Kabid Yankes Dinkes Kabupaten Ciamis, dr. Eni Rochaeni, menjelaskan perlunya rencana tindak lanjut penanganan Covid-19.
Menurut Eni, hal itu mencakup bidang data dan informasi. Salah satunya dengan pengumpulan validasi serta pengelolaan data informasi.
Selain itu, Eni berharap, bidang komunikasi publik lebih aktif memberikan edukasi tentang penanganan Covid-19 di Kabupaten Ciamis.
“Pada penanganan Covid-19, perlu perubahan perilaku di tingkat desa dan kecamatan. Yakni dengan monitoring dan pendampingan Satgas Covid-19 di setiap tingkatan,” katanya.
Eni menambahkan, pihaknya juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi. Serta pelaporan secara berkala terkait pelaksanaan, permasalahan dan pencapaian di bidang kesehatan.
“Untuk meningkatkan kedisiplinan, kita perlu melakukan penegakan hukum, melalui operasi Yustisi secara merata. Khususnya di tempat-tempat yang memungkinkan keramaian,” katanya..
Dari pantauan Reportasee.com, rapat evaluasi PPKM melibatkan unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah dan unsur SKPD (Dinkes, Diskominfo, BPBD, Dinsos dan Satpol PP).
Eksplorasi konten lain dari Reportasee.com™
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
