Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet, menegaskan komitmen KADIN untuk mendukung asta cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu langkah strategis yang diajukan adalah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN Indonesia, yang dinilai sudah usang.
Revisi ini dianggap penting untuk menjawab tantangan masa depan, khususnya dalam mencapai target pembangunan Kabinet Merah Putih.
“Revisi UU KADIN diperlukan agar lembaga ini dapat lebih responsif dalam mendukung target pemerintahan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Bamsoet saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN Indonesia 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Misi Pengentasan Kemiskinan untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Dalam keterangannya, Bamsoet menyoroti pentingnya pengentasan kemiskinan sebagai langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo membutuhkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta jiwa.
Di perkotaan, angka kemiskinan tercatat sebesar 7,09 persen, sementara di perdesaan mencapai 11,79 persen. Garis kemiskinan pada periode yang sama berada di angka Rp 582.932 per kapita per bulan.
“Walaupun ada penurunan sebesar 0,33 persen poin dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja berkualitas menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi,” jelas Bamsoet, yang juga Ketua MPR RI ke-16.
Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Lapangan Kerja sebagai Solusi Utama
Mengusung tema besar “Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas”, Rapimnas KADIN 2024 menekankan pentingnya investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
Bamsoet menyebutkan, langkah konkret seperti penyediaan beasiswa, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan program kesehatan bisa memberikan dampak signifikan dalam memutus rantai kemiskinan.
“Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Ini adalah contoh bagaimana kebijakan yang tepat sasaran dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan,” tambahnya.
Peran Strategis UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi
Bamsoet juga menyoroti pentingnya mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, program penyediaan akses modal murah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pelatihan manajemen bisnis, dapat meningkatkan daya saing UMKM.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan memberikan dukungan yang tepat, seperti akses modal dan pelatihan, kita bisa memperluas jangkauan usaha mereka dan meningkatkan produktivitas. Ini akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan,” tegas Bamsoet.
KADIN dan Kolaborasi untuk Indonesia Emas 2045
Dalam visi besar menuju Indonesia Emas 2045, KADIN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah.
Bamsoet menekankan bahwa pencapaian target ini memerlukan kerja sama erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Revisi UU KADIN akan memberikan kerangka hukum yang lebih relevan untuk mendukung peran KADIN dalam pembangunan nasional. Kita tidak hanya bicara soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan siap menyongsong masa depan,” pungkasnya.
Eksplorasi konten lain dari Reportasee.com™
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
